MAKALAH PEREKONOMIAN DAN PENGUASAAN KEKAYAAN INDONESIA

PEREKONOMIAN DAN PENGUASAAN KEKAYAAN INDONESIA

Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas kelompok dalam

Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik

Dosen pengampu : Alfian, M.Pd

 

Di susun oleh:

NAMA            : TIKA RATNA CIPTA DIANI

NIM                :112144360

KELAS           :II F

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

FALKUTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

2011/20012

BAB I

PENDAHULUAN

Perekonomian di dunia, di setiap Negara pasti pernah mengalami perubahan. Ada yang mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya merupakan akibat dari semakin cepatnya proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global, dimana pada saat yang sama perangkat kelembagaan bagi bekerjanya ekonomi pasar yang efisien belum tertata dengan baik. keterbukaan perekonomian dengan sistem devisa bebas dan berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah telah memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan perekonomian indonesia yang bergerak berkembang terus. Berbagai perkembangan ini, ditambah dengan proses privatisasi yang semakin kuat, telah menjadi faktor pendorong penting bagi tingginya kegiatan ekonomi Indonesia. Sebagai masyarakat bangsa Indonesia saya merasa amat bangga terhadap pencapaian perekonomian yang baik selama ini. Meski masih banyak aspek aspek yang masih harus diperbaiki, namun hal itu tidak mengurangi rasa bangga saya terhadap bangsa Indonesia. Dalam makalah ini akan terlihat perkembangan perekonomian Indonesia hingga saat ini.

BAB II

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem perekonomian Indonesia saat ini?

2. Bagaimana penguasaan kekayaan negara Indonesia saat ini?

BAB III

PEMBAHASAN

Pasal 33 UUD 1945 pasca perubahan keempat, terdiri atas 5 ayat. Ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan ayat asli UUD 1945, sedangkan ayat (4) dan ayat (5) merupakan tambahan dari perubahaan keempat UUD 1945 (2002) yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
Ayat (1), “Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”;
Ayat (2), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”;
Ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
Ayat (4), “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;
Ayat (5), “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”;

A.Sistem perekonomian Indonesia saat ini

Berbicara mengenai system perekonomian di Indonesia,Negara kita telah mengalami beberapa pergantian system perekonomian dari zaman pemerintahan orde lama,orde baru dan zaman reformasi ataupun demokrasi saat ini yang sedang berlangsung. Sebelum membahas lebih jauh mengenai system perekonomian saat ini. Tidak ada salahnya jika kita sebagai warga Negara mengetahui system-sistem perekonomian apa saja yang pernah dijalani oleh Negara Indonesia.Ada beberapa system yang perlu kita tahu,diantaranya adalah :

1.Sistem Ekonomi Liberal (1950-1959).

2.Sistem Ekonomi Estatisme (1959-1966).

3.Sistem Ekonomi Pancasila (1998-sekarang).

Setelah era reformasi Indonesia mengalami banyak kendala khususnya di bidang perekonomian yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Dan ini membuat Indonesia terpuruk untuk jangka waktu yang cukup lama. Krisis yang di alami oleh Indonesia membuat banyaknya perusahaan dan pabrik yang terpaksa tutup karena bangkrut,selain itu banyaknya karyawan yang di PHK. Ini mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Tidak hanya banyaknya pengangguran,imbas dari peralihan dari orde baru ke reformasi adalah semakin melonjaknya harga sembako. Ini membuat masyarakat semakin menderita dengan keadaan ekonomi yang ada di Negara ini.

Memasuki era Globalisasi, Indonesia mulai mengganti system perekonomiannya,bukan lagi Sistem Ekonomi Pancasila. Lalu sekarang pertanyaanya, Apakah system Ekonomi yang di anut Indonesia saat ini,di era Globalisasi?membaca dari beberapa sumber dan jika kita lihat dengan cermat dari gejala-gejala yang ada disekitar kita,seperti banyaknya pengangguran, kaum pemodal yang semakin berkuasa, yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya, ekspoitasi Sumber Daya Alam yang besar-besaran,kesenjangan social yang cukup mencolok,dan lain sebagainya. Bisa dikatakan,Indonesia menganut system ekonomi kapitalis.

Jika diamati dari gejalanya dan jika kita berusaha mengamatinya lebih jauh lagi. Indonesia saat ini lebih condong ke Barat dan bisa dikatakan hampir mirip dengan system ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat yang notabene adalah kapitalis. Amerika yang kita kenal adalah Negara Adidaya yang patut saja menurut saya kalau Negara tersebut menggunakan system Ekonomi Kapitalis. Dan pertanyaannya sekarang,Apakah system perekonomian yang condong ke barat bisa cocok dengan kondisi di Indonesia saat ini?dengan berbagai macam problema yang ada.

Indonesia tidak mempunyai pilihan lain dalam hal ini,ini membuat posisi Indonesia cukup dilematis. Bagaimana tidak?disisi lain dengan kondisi Indonesia saat ini,sudah barang tentu Indonesia sangat membutuhkan aliran dana dari pihak Negara barat yang notabene kapitalis,demi berlangsungnya kegiatan ekonomi di Indonesia. Tapi disisi lain Indonesia juga menyadari bahwa dia akan menjadi bulan-bulanan dari Negara Barat yang tidak lain adalah “para kreditur”. Cukup ironis tentunya mendengar kondisi ekonomi Indonesia yang seperti anak ayam yang kehilangan induknya,yang tidak mampu berdiri sendiri.

Padahal jika kita lihat dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang jauh lebih banyak ketimbang Negara lain. Sayangnya dengan kekayaan alam yang melimpah,Indonesia tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Dan jika kembali lagi pada topik,apakah system yang dijalani Indonesia saat ini mempunyai dampak yang positif?

Didalam setiap system perekonomian yang dianut oleh sebuah negara,selalu ada dampak positif yang menguntungkan. Dan dampak positifnya, Indonesia dapat ikut bersaing dalam pasar bebas global dimana di era globalisasi dengan banyaknya persaingan dari negara lainnya,Indonesia mempunyai kesempatan untuk ikut andil didalamnya. Jika menyebutkan dampak positifnya,dalam setiap system ekonomi pasti selalu ada dampak negatif yang mengiringi dalam perjalanan system ekonomi yang sedang berjalan. Dampak negatif ini bisa terjadi karena kurang perhitungan yang pasti dari pemerintah itu sendiri dalam mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan.

Dan dampak negative dari system kapitalis adalah yang paling utama,adanya krisis global yang terjadi sekarang ini. Selain krisis global, banyaknya perusahaan negara yang tidak lagi milik negara seutuhnya seperti halnya Pertamina yang sudah ada campur tangan pihak asing saat ini,banyaknya pengangguran karena lapangan usaha yang cukup terbatas,angka kemiskinan yang setiap tahunnya terus bertambah,dan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan,karena tidak mampu bersaing di era globalisasi ini.

Setelah membicarakan dampak positif dan negatif dalam system ekonomi saat ini. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia mampu bertahan untuk masa yang akan datang? Apakah Indonesia akan terus menggunakan system perekonomian yang lebih condong kebarat? Entahlah. Kita sebagai warga negara hanya bisa mendukung yang terbaik dan terus mangamati perkembangan Indonesia dengan lebih cermat lagi.

Agar tidak ada lagi pihak yang merasa dikorbankan,dalam hal ini adalah rakyat kecil. Dan semoga pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan juga harus lebih bijak dan lebih pro lagi kepada rakyat kecil. Agar tidak ada lagi yang namanya kesenjangan social,pengangguran dimana-mana,dan tingkat kemiskinan yang bisa berkurang untuk tahun yang akan datang.

B. Penguasaan kekayaan negara Indonesia saat ini

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2012 ini layak dikatakan relatif stabil. Meskipun nilai tukar IDR terhadap USD terbilang cukup rendah, yaitu dikisaran Rp 9.100,- sampai Rp 9.300 / $. Seperti diketahui, kemarin lembaga pemeringkat kelas dunia, Fitch’s Rating sudah menaikkan peringkat Indonesia dari BB+ menjadi BBB-. Sehingga perkiraaan rasio utang Indonesia sudah berada di bawah 25%. Ini merupakan peringkat yang setara dengan investment grade yang berarti Indonesia masuk ke dalam kategori negara dengan investasi yang baik.

Hal ini sangat menggembirakan karena mengingat usaha pemerintah yang terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai di atas 6% dan menean defisit anggaran dibawah 2,5%. Mengingat krisis financial yang sedang di melanda Amerika Serikat dan Eropa, Indonesia cukup aman karena tidak tepengaruh dampak krisis tersebut.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Eddy Sugito di Jakarta yang mengatakan dalam tiga tahun terakhir pasar dalam negeri tumbuh cukup tinggi dibanding negara tetangga. Sehingga, menurutnya, ditengah kondisi ekonomi global yang belum kondusif akan membuat investor asing melakukan perlindungan asetnya, kondisi itu akan menimbulkan potensi “capital inflow” terhadap negara yang memiliki pertumbuhan positif. “Pasar kita dalam tiga tahun terakhir tumbuh luar biasa, negara tetangga tenggelam. Kita positif, asing melakukan aset ‘protectian’ akan menimbulkan potensi pasar yang lebih tinggi di dalam negeri karena mereka melihat Indonesia sangat menarik karena pertumbuhannya tiga besar di dunia,” ucap dia.

Pertumbuhan sektor wirausaha dalam negeri pun dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkkan dengan tumbuhnya jumlah wirausahawan di Indonesia yang melonjak tajam dari 0,24% menjadi 1,56% dari jumlah penduduk. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) nasional mengungkapkan di Indonesia kini ada 55, 53 juta UMKM dan 54 juta lebih diantaranya adalah usaha mikro. Kemenkop optimistis tahun 2014 pertumbuhan wirausaha ke titik ideal minimal 2% dapat tercapai.

Dari wawancara khusus VIVAnews dengan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan G. Koeberle, di ruang kerjanya di Jakarta, 4 Agustus 2011. Ia mengatakan masyarakat kelas menengah di Indonesia tumbuh signifikan. Selama lebih dari 10 tahun pertumbuhannya dua kali lipat. Ini artinya pertumbuhan kelas menengah yang semakin besar akan meningkatkan permintaan pelayanan yang lebih baik, menuntut pendidikan lebih baik, infrastruktur lebih baik, dan konsumsi lebih besar.

Faktor inilah yang akan mengubah pola investasi yang berkembang di Indonesia. Akan ada banyak investor yang masuk ke sini karena Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan pasar konsumsi yang tinggi. Namun, ada juga implikasinya bagi pemerintah, yaitu harus memuaskan kebutuhan yang semakin meningkat dan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah diharap bisa mendorong pertumbuhan Indonesia sebaik mungkin dengan banyaknya peluang yang ada, baik dari sektor investasi, saham obligasi. Sehingga pemerintah mampu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dibalik membaiknya perekonomian Indonesia, masih ada beberapa sektor yang harus dibenahi oleh pemerintah. Beberapa sektor ini apabila dapat diperbaiki tentunya dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Berikut adalah beberapa sektor yang harus ditangani oleh pemerintah

1. Pengangguran

Masalah pengangguran adalah masalah yang paling sulit diatasi di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang meratanya pembangunan daerah dan tidak adanya lapangan kerja yang cukup. Sehingga dalam konteks negatif dengan banyaknya angka pengangguran dapat menimbulkan efek kriminalitas demi terpenuhinya tuntutan hidup. Dalam hal ini pemerintah seharusnya mampu membangun industri dalam negeri sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

2. Sumber Daya Manusia

Seperti kita ketahui Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yaitu kaya akan hasil laut, agraris dan pertambangan.  Akan tetapi mayoritas dari sektor ini dikelola oleh pihak asing, hal ini terjadi karena kurang mumpuninya kualitas SDM Indonesia. Hal ini terjadi karena kurang bagusnya sektor pendidikan di Indonesia dalam menghasilkan kualitas SDM yang ada.

3. Inflasi

Inflasi diwarnai dengan kenaikan harga-harga komoditi secara umum. Seperti saat ini harga BBM dipastikan naik. Untuk asumsi inflasi, jika pemerintah melakukan pembatasan BBM, semula BI memperkirakan angka inflasi ada di level 4,4%. Tapi, dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan TTL, maka inflasi diperkirakan sekitar 6,8% – 7,1%. Hal ini sangat memprihatinkan, dan pastinya akan memberatkan masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah harus cermat dalam mengambil keputusan.

4. Korupsi

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korupsi tertinggi, ini sudah dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa orde baru, akan tetapi saat itu kasus korupsi tidak banyak diketahui karena kekuasaan mampu menutupinya.

Dan sampai sekarang ini, masalah korupsi tidak bisa hilang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap sistem pemerintahan dan keberpihakan hukum kepada orang-orang yang memiliki kuasa.

5. Kesejahteraan Penduduk

Saat ini mayoritas penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum bisa mengatasi angka kemiskinan. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dimana berusaha dan berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan.

Sesungguhnya, Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang kaya raya, makanya tak aneh bila Indonesia dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa. Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain, kekayaan hutan, perkebunan, kelautan, BBM, emas dan barang-barang tambang lainnya. Menurut data, Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan sekitar 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksinya hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel minyak dan 2,26 triliun TCF. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya cukup besar dan  sangat mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri (Sumber Data ; Walhi, 2004)             Salah satu ladang minyak Indonesia yang sangat potensial adalah  Blok Cepu.  Secara bisnis potensi minyak Blok Cepu sangat menggiurkan. Setiap harinya, ladang minyak Blok Cepu ini  bisa menghasilkan sekitar sekitar 200.000 barel perhari. Jumlah itu dengan asumsi  harga minyak US$60 perbarel, maka dalam sebulan bisa menghasilkan dana Rp 3,6  triliun atau Rp 43, 2 trilun setahun.Demikian besarnya potensi minyak Indonesia,  yang seyogianya bisa memakmurkan rakyat, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, di mana kemiskinan dan penderitaan semakin mendera rakyat banyak. Inilah sebuah ironi dan keadaan tragis bangsa kita. Yang paling ironi lagi adalah bahwa yang paling diuntungkan dalam pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut adalah para perusahaan asing.             Sementara masyarakat di wilayah  yang kaya minyak tetap  miskin. Sebagai illustrasi,  jumlah penduduk miskin di Kaltim naik 2,8 persen pada tahun 2001 dibandingkan tahun 1999 (data BKKBN). Dari total 2,7 juta populasi Kaltim 12% di antaranya adalah penduduk miskin merata di 13 kota dan kabupaten. Juara miskinnya adalah Kutai Kertanegara (17% dari total populasinya).              Proyek Exxon di Aceh dan Freeport di Papua, juga menjadi contoh betapa rakyat sekitarnya masih berada dalam kemiskinan. Padahal kekayaan tambangnya terus dikuras habis-habisan. Namun rakyat lebih banyak diam, karena bingung tak tau harus berbuat apa. Meskipun mereka memiliki wakil di DPR, suara mereka tak pernah terwakili. Rakyat  sering tak mampu menyampaikan keresahannya kepada para pejabat. Mereka lebih  banyak bersabar dan sering menyaksikan kemewahan hidup orang asing yang mengambil minyak dan kekayaan di wilayahnya. Mereka hanya lebih banyak bersikap sabar. Namun, jika kesabaran mulai habis, maka yang muncul adalah kejengkelan yang hal ini mudah menyulut  gejolak sosial. Begitulah, kemiskinan memang sering terdapat di wilayah pengurasan migas yang dikelola oleh perusahaan transnasional (yang menangguk laba jutaan dollar AS): Perlu diketahui, perusahaan asing yang mendominasi sumur minyak Indonesia saat ini mencapai 71 perusahaan, sedangkan yang sudah mendapat izin total 105 perusahaan (Sumber Departemen ESDM). Di   Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terdapat  9 perusahaan; Riau ada 21 perusahaan; Sumatera Selatan sebanyak 22 perusahaan;  Babelan Bekasi-Jawa Barat dan Jawa Timur sebanyak 13 perusahaan; Kalimantan Timur, 19 perusahan migas.              Berdasarkan data dari Walhi, saat ini penguasaan minyak bumi Indonesia hampir 90 % dikuasai asing. Realita ini sangat kontras dengan isi pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.Pasal itu seolah telah diganti, bahwa kekayaan alam yang ada di negeri Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran pemilik modal, investor asing,  atau tengkulak yang sudah keterlaluan mengkhianati rakyat.              Inilah ironi bangsa kita, mereka menderita kelaparan di lumbung padi. Kita adalah negara kaya raya, tetapi menjadi miskin karena kepicikan dan ketololan serta keserakahan bangsa kita sendiri.(baca pejabat kita sendiri). Mereka enak saja menyerahkan emas hitam tersebut ke tangan asing.             Selain fenomena tragis tersebut, di Pertamina sendiri sebagai BUMN, praktek korupsi belum bisa ditangani secara tuntas. Pendapatan negara dari migas tersebut cendrung dikelola secara terutup dan para pejabat Pertamina cendrung hidup mewah di tengah merebaknya kemiskinan dan penderitaan rakyat. Menurut audit PWC 1999   negara telah kehilangan jutaan dollar AS antara bulan April 1996 - Maret 1998, akibat kerugian yang dialami Pertamina karena praktek korupsi dan inefisiensi. Kasus penyeludupan minyak lewat pipa di bawah laut merupakan realita yang menyakiti hati rakyat. Di tengah kelangkaan dan tingginya harga BBM, malah oknum Pertamina melakukan penyeludupan BBM.             Sedikitnya ada 156 kasus (yang sudah didaftar di Kejagung) tentang salah-urusnya pengelolaan energi kita. Ilustrasinya: –    Krisis gas di Aceh: Potensi kerugian negara min. Rp 31,8 miliar/tahun dari pembayaran deviden PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) saja. –    Kasus tukar-produk gas & minyak antara ConocoPhilips dan PT Caltex Pacific Indonesia (CPI): Potensi kerugian negara US$ 36 juta/bulan karena setiap hasil penjualan minyak mentah yang seharusnya masuk ke kas negara oleh CPI ditukar dengan gas milik ConocoPhilips. –    Kasus penjualan 2 tanker raksasa: Pertamina pasti rugi, karena laba penjualan sebuah tanker raksasa (US$ 95 juta) akan habis jika menyewa selama 10 tahun, padahal umur ekonomis tanker baru hanya 25 tahun.(Sumber Walhi, 2004) Dengan naiknya harga BBM secara hebat, yakni  130 % pada bulan oktober yang didahului kenaikan 30 % pada bulan Maret, maka tingkat kemiskinan rakyat makin tinggi. Tak ayal lagi rakyat makin menderita dan sengsara, karena kenaikan BBM pasti diikuti harga-harga kebutuhan pokok. Dana kompensasi tak berarti apa-apa bagi rakyat miskin, karena dana yang diterima jauh  mencukupi biaya kebutuhan mereka yang melonjak.  Karena beratnya biaya akibat kenaikan harga BBM, maka banyak rakyat yang stress.   Tak tergambarkan betapa menderitanya rakyat akibat naiknya harga BBM tersebut. Rakyat menjadi korban akibat salah urusnya sumberdaya energi kita yang kaya-raya ditambah praktek KKN yang demikian menggurita di sektor ini.      Untuk keluar dari problem yang ironis ini, banyak langkah, strategi dan kebijakan politik yang harus diambil, Pertama,  memberantas KKN di seluruh BUMN dan birikrasi. Kedua, efisiensi dalam pengeloaan perusahaan negara.. Ketiga, membatasi kekuasaan para perusahaan raksasa (modal swasta asing, modal negara asing & swasta dalam negeri). Energi (BBM), sebagai salah satu hajat hidup rakyat tidak boleh dijual (diserahkan kepada pihak asing atau swasta. Sabda Nabi Saw, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api. (HR Ibn Majah). Karena itu, negaralah yang  harus mengelola sumberdaya energi. Jika di BUMN tersebut, banyak praktek korupsi dan inefisiensi, maka  pengelolaannya jangan diserahkan kepada asing, tetapi KKNnya yang diberantas secara sungguh-sungguh.Jika ada tikus-tikus di lumbung padi,  jangan lumbung padinya yang dibakar, tapi tikusnya yang diusir dan dihilangkan.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia mengalami banyak kendala khususnya di bidang perekonomian yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Dan ini membuat Indonesia terpuruk untuk jangka waktu yang cukup lama. Krisis yang di alami oleh Indonesia membuat banyaknya perusahaan dan pabrik yang terpaksa tutup karena bangkrut,selain itu banyaknya karyawan yang di PHK. Ini mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Tidak hanya banyaknya pengangguran,imbas dari peralihan dari orde baru ke reformasi adalah semakin melonjaknya harga sembako. Ini membuat masyarakat semakin menderita dengan keadaan ekonomi yang ada di Negara ini.Jika diamati dari gejalanya dan jika kita berusaha mengamatinya lebih jauh lagi. Indonesia saat ini lebih condong ke Barat dan bisa dikatakan hampir mirip dengan system ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat yang notabene adalah kapitalis. Amerika yang kita kenal adalah Negara Adidaya yang patut saja menurut saya kalau Negara tersebut menggunakan system Ekonomi Kapitalis. Dan pertanyaannya sekarang,Apakah system perekonomian yang condong ke barat bisa cocok dengan kondisi di Indonesia saat ini?dengan berbagai macam problema yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

http://rinamega.blogspot.com/2012/03/perekonomian-indonesia-saat-ini.html 

http://finalgetsugatensho.wordpress.com/2012/03/10/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-saat-ini/

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?Itemid=60&catid=8:kajian-ekonomi&id=1194:kekayaan-alam-dan-kemiskinan&option=com_content&view=article